Mura
Ketua DPRD Mura Tidak Sependapat Bila Pasar Ramadhan Ditiadakan
Puruk Cahu, Sinar Borneo News-
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mura Tahun Anggaran 2023 yang besarnya meningkat sekitar 700 Miliar dari Tahun 2022 lalu.
Namun besaran kenaikan APBD Mura
yang kini mencapai Rp 1,9 Triliun itu
tampaknya kurang berpihak kepada
sebagian kecil pelaku usaha mikro kecil yang notabene Ibu Rumah Tangga.
Pada bulan Ramadan Tahun 1444 H/2023 M ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Murung Raya melalui Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi
(Perindagkop) dan UMKM meniadakan
pendirian lapak Pasar Ramadan untuk
masyarakat berjualan Takjil berbuka
puasa seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
Mura Suria Siri beralasan peniadaan
Pasar Ramadan oleh Pemerintah
lantaran status Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) baru dicabut.
Alasan mantan Kepala Dinas Kesehatan Mura ini tampaknya memantik respon dari Gedung DPRD Mura.
Ketua DPRD Mura Doni merespon alasan yang dianggapnya kurang tepat apabila pemerintah meniadakan pembukaan lapak Pasar Ramadan untuk masyarakat itu gegara status PPKM baru dicabut.
"Saya secara pribadi kurang sependapat Selain itu juga, pemerintah ambil bagian memfasilitasi masyarakat muslim untuk
mendapatkan takjil ketika berbuka
puasa.kalau alasan hanya PPKM, bahkan di tahun-tahun sebelumnya kita gelar pasar Ramadan dalam situasi pandemi Covid-19, sekarang sudah longgar bisa-bisa ditiadakan," ungkap Doni Beberapa waktu yang lalu.
Menurut Doni, seharusnya pemerintah
bisa jeli dalam hal mendukung kegiatan usaha masyarakat kecil pascapandemi,mendorong pertumbungan ekonomi kerakyataan berkelanjutan.
Apabila alasannya hanya PPKM,
mestinya pemerintah harus jauh-jauh
hari menyampaikan hal demikian.
Selain itu juga, dirinya menilai bahwa
pasar ramadan ini sudah menjadi bagian tradisi tahunan saat bulan Ramadan tiba.
"Saya pikir soal kemauan kita saja, kalau soal anggaran jelas tahun ini APBD kita naik. Saya mendorong pemerintah harus tetap melaksanakannya," tegas Doni.
Politisi PDIP ini mengajak agar
pemerintah menjadi penyeimbang ketika masyarakat membutuhkan. “Kita harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,jangan nunggu mereka teriak dulu baru kita melakukan," timpalnya. (Red)
Via
Mura
Posting Komentar